Secangkir Kopi Angka-Angka Pilpres

Home / Kopi TIMES / Secangkir Kopi Angka-Angka Pilpres
Secangkir Kopi Angka-Angka Pilpres Yunan Syaifullah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Malang. (Grafis: TIMES Indonesia)

TIMESGRESIK, JAKARTAPEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2019 memang telah usai. Akan tetapi, perdebatan menarik muncul sesaat selepas Pilpres 2019 usai ditunaikan.  Hal ini berkaitan dengan sejumlah lembaga riset merilis hasil perkiraan hitung cepat (quick count) atas kontestasi dua pasangan calon presiden dan wakilnya.

Sontak perdebatan hasil hitung cepat itu mampu mencuri perhatian publik. Aneka ragam sikap dan pandangan tiba-tiba menjadi lalu lintas perbincangan yang tidak lagi   bisa terkendali. Ada reaksi. Ada sinisme. Ada skeptis. Ada kritisme. Ada kompromi. Sikap dan pandangan itu menjadi dinamika menarik dalam mencermati ekonomi politik demokrasi di Indonesia.

Dinamika menarik menjadi alarm bahaya bagi demokrasi setiap negara, termasuk Indonesia jika sudah memasuki lalu lintas perbincangan itu hanya mampu melahirkan sikap dan pandangan yang acuh tak acuh (pragmatisme) atas Pilpres yang baru berlangsung itu.

Gejala itu bisa dibaca ketika perdebatan angka-angka sementara Pilpres 2019 itu secara objektif mampu menggugurkan keindahan proses demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung, 17 April lalu. Faktanya, hampir semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) didatangi masyarakat dengan antuasiasme dan dengan hati bergembira. Kehadiran mereka dilatarbelakangi oleh kesadaran warga negara yang baik. Serta, kehadiran mereka adalah untuk membuat sejarah dan masa depan Indonesia.

Tidak cukup hanya itu, masyarakat pun mengawal proses demokrasi dengan totalitas. Baik sebagai individu maupun mereka yang kebetulan terlibat sebagai petugas panitia penyelenggara di masing-masing TPS. Bekerja sehari penuh tanpa berpikir aneka ragam kepentingan. Demi sejarah dan masa depan Indonesia. Bahkan, ada petugas panitia yang harus kehilangan nyawanya karena kelelahan dan keletihan saat ber-tugas di TPS.

Perdebatan angka-angka Pilpres harus dibayar mahal. Kemanusiaan hilang karena ego dan kepentingan dibalik angka-angka Pilpres tersebut.

Nilai-nilai sosial sesungguhnya lahir dalam proses demokrasi yang telah berlangsung itu. Hampir semua TPS, orang datang dengan antusias, tertib menunggu panggilan, dan tidak jarang juga melakukan foto bersama dengan senyum kebanggaan sambil menunjukkan jari yang berlumur tinta. Banyak orang yang bertemu dengan rekan, teman dan tetangga yang bisa jadi telah sekian lama tidak jumpa dan bertemu. Silaturahmi terwujud dalam Pilpres. Fragmentasi keindahan terekam dengan baik melalui foto, video dan media sosial lainnya. Bahkan ketika ditelusuri di Google tercatat ada 55 juta 300 ribu foto yang berkaitan dengan pernak pernik sosial pada perilaku masyarakat saat di TPS. Data yang menarik untuk dikaji tentang makna dan dibalik pelaksanaan Pilpres 2019.

Semua keindahan Pilpres 2019 harus gugur dan dipaksa hilang dari perdebatan publik, berujung pada hasil hitung cepat yang diumumkan oleh beberapa lembaga survei yang memang telah malang melintang di dunia survei pemilihan maupun survei-survei sosial/ekonomi lainnya.

Angka-angka Pilpres meski baru tahap quick count dan bukan real count seolah telah menjadi angka hidup matinya kedua pasangan dalam kontestasi Pilpres 2019.

Perdebatan angka-angka Pilpres 2019, sesungguhnya ada sejumlah faktor perhatian dan pertimbangan yang tidak muncul dalam perdebatan publik yang hingga kini masih tampak berlangsung. Satu, lembaga survey (baca, lembaga riset) yang menyelenggarakan. Dengan mengetahui lembaga risetnya, setiap orang harus bisa melihat atau mengeck apakah lembaga tersebut telah memiliki reputasi untuk mengadakan survei. Mengamati rekam jejak lembaga tersebut dalam pengalaman melakukan kegiatan riset ataupun survey dan lainnya.

Ataukah, langkah lain bisa dilakukan, yakni akankah lembaga riset itu memiliki tradisi dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada publik apa dan bagaimana metode yang mereka pakai dalam melakukan survey (hitung cepat).

Sejauh data dan pengetahuan penulis, lembaga riset seperti Litbang Kompas, Indo-barometer, Charta Politica, Poltracking Indonesia, Indikator Politik Indonesia, SMRC, LSI Denni JA, CSIS dan Cyrus Network, Median, Kedai Kopi Pagi telah melakukan sosialisasi metode hitung cepat yang dilakukan secara jelas dan detail. Bahkan hal itu bisa ditelusuri dan bisa diakses pada setiap laman website lembaga riset tersebut.

Namun demikian, tidak semua publik memiliki pengetahuan langkah seperti itu. Publik bisa menggunakan cara lain yang lebih bijak dan terstruktur bila melihat publikasi dan hasil hitung cepat dianggap salah dan keberatan atas hasilnya dengan mengajukan laporan keberatan yang ditujukan kepada Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Terlebih, hingga kini hampir semua media di Indonesia, baik cetak dan online, telah cukup intensif memberitakan pernyataan para anggota Dewan Etik Persepi tentang lembaga mana yang tidak memiliki rekam jejak yang baik. Asosiasi telah bekerja maksimal dalam menyeleksi lembaga riset dengan rekam jejaknya secara terukur dan objektif.

Kedua,  publik bisa mengamati dan mempelajari metode hitung cepat dari lembaga-riset tersebut. Hitung cepat, memang bukan real count, metodenya pun berbeda. Real count adalah hasil perhitungan suara dari seluruh pemilih (populasi) dalam pemilu ini. Sementara hitung cepat adalah hasil perhitungan suara dari sebagian pemilih (sample). Karena itu, tantangannya adalah bagaimana sample yang diambil oleh lembaga riset tersebut dapat mewakili populasi?

Kedua faktor dan pertimbangan tersebut, hingga saat ini masih belum banyak disinggung oleh publik. Khususnya  partai politik yang terlibat dalam konstetasi Pilpres 2019. Justru banyak pandangan dan analisis politik yang muncul tidak berkaitan langsung dengan kedua faktor tersebut dalam hitung cepat yang telah dilakukan lembaga riset. Jika setiap konstetasi masih belum puas dan keberatan atas hasil hitung cepat bisa melakukan langkah nota keberatan ke asosiasi. Atau langkah arif dan bijak tanpa harus menimbulkan polemik berkepanjangan dan ketidakpastian jauh lebih baik menunggu real count dari penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Konstetasi Pilpres 2019 itu ibarat pertandingan sepak bola, hasilnya ada dua kemungkinan. Menang dan Kalah. Pilpres 2019 harus bisa menjadi contoh untuk model kepemimpinan nasional jangka panjang. Menang terhormat. Kalah pun harus terhormat.

Kalah-menang jika didasari oleh ego hanya melahirkan keretakan. Bila hal ini terjadi justru masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi gelap dan tenggelam. Demokrasi senantiasa harus berjalan jauh ke depan. Demokrasi tidak harus dipaksa berjalan mundur jauh ke belakang. (*)

 

*)Oleh: Yunan Syaifullah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com